**Pangkalpinang** – Suasana di halaman kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendadak bergemuruh, Senin (8/9/2025). Puluhan massa dari **Aliansi Masyarakat Terzolimi (ALMASTER)** berbaris rapi, dan mengumandangkan orasi lantang yang menggugat wakil rakyat sekaligus menyeret nama politisi papan atas asal Babel, **Rudianto Tjen**.
Aksi ini dikoordinir oleh aktivis-aktivis senior Bangka Belitung, seperti **Ali PDS, M. Natsir, M. Zen, dan Palgunadi (Tok Gun)**. Kehadiran mereka bukan sekadar simbol, melainkan wujud kegelisahan lama yang selama ini terpendam di masyarakat.
> *“Kami datang bukan untuk mencari gaduh, tapi membawa suara rakyat yang selama ini terabaikan. Rakyat kecil terzolimi, sementara pejabat hidup dalam kemewahan,”* seru salah satu koordinator aksi.
*DPRD Dinilai Jauh dari Rakyat**
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di tengah aksi, ALMASTER menegaskan bahwa DPRD Babel kian jauh dari amanah konstitusi. Alih-alih memperjuangkan kepentingan masyarakat, wakil rakyat dianggap lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dan kegiatan seremonial.
Ada **tujuh poin tuntutan utama** yang mereka suarakan. Pertama, DPRD diminta serius memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil yang terabaikan. Kedua, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Ketiga, menolak praktik diskriminasi serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan rakyat.
Tuntutan lainnya, aparat penegak hukum didorong untuk menindak tegas pelanggar hukum tanpa pandang bulu. DPRD juga didesak lebih peka terhadap persoalan ekonomi masyarakat, khususnya dampak dari pertambangan timah yang dinilai tidak memberi kontribusi signifikan.
Yang paling keras, ALMASTER menuntut **pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas anggota DPRD**, baik ke luar daerah maupun luar negeri, untuk dialihkan langsung ke kebutuhan publik. Mereka juga menekankan pentingnya anggota DPRD **turun langsung ke lapangan** agar benar-benar memahami persoalan rakyat.
> *“Wakil rakyat jangan hanya jadi turis politik. Mereka digaji dari uang rakyat, maka harus kembali ke rakyat, bukan melancong dengan dalih dinas luar,”* ujar Palgunadi (Tok Gun).
*Dugaan Aset Triliunan Rudianto Tjen**
Puncak dari aksi ini terjadi ketika nama **Rudianto Tjen**, anggota DPR RI dari Dapil Bangka Belitung, digemakan dengan lantang. ALMASTER menuding adanya manipulasi **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** yang dilakukan politisi tersebut.
Menurut laporan resmi LHKPN, kekayaan Rudianto Tjen tercatat hanya sekitar **Rp141 miliar**. Namun, investigasi masyarakat sipil yang diklaim ALMASTER menemukan dugaan aset tersembunyi mencapai **Rp3 triliun**.
Aset itu disebut-sebut meliputi:
* Sekitar **20.000 hektar kebun sawit** di Bangka Belitung
* Dua pabrik kelapa sawit (PKS)
* Dua kapal isap produksi timah (KIP Bintang Samudera)
* Vila dan lahan luas di Kampung Jeruk, Bangka Tengah
* Serta sebuah **hotel mewah di Belitung**
ALMASTER menilai penyamaran aset melalui pihak ketiga untuk menghindari pelaporan resmi merupakan bentuk pelanggaran serius yang bisa dikategorikan sebagai **false report** dan tindak pidana korupsi.
> *“Kalau benar ada aset triliunan tapi hanya dilaporkan Rp141 miliar, itu jelas pengkhianatan terhadap rakyat dan hukum. Tangkap Rudianto Tjen sekarang juga!”* teriak massa.
*Desakan kepada Aparat Penegak Hukum**
ALMASTER secara tegas meminta **Kejati Babel** menindaklanjuti laporan dugaan manipulasi LHKPN tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak **KPK** dan **Kejaksaan Agung** bersinergi menuntaskan dugaan mafia sawit dan tambang timah di Bangka Belitung.
Mereka mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Setiap pejabat, siapa pun, harus tunduk pada aturan.
> *“Tidak boleh ada yang kebal hukum. Presiden Prabowo sendiri sudah berjanji: tidak ada kompromi terhadap koruptor. Sekarang, janji itu harus dibuktikan,”* tegas Ali PDS di hadapan peserta aksi.
*Sorotan terhadap Mafia Tambang dan Sawit**
Aksi ALMASTER juga menyinggung peran mafia sawit dan tambang yang diduga bekerja sama dengan oknum elit politik, BUMN, maupun perusahaan swasta besar. Praktik ini dianggap menjadi akar masalah ketidakadilan ekonomi di Bangka Belitung.
Aktivitas pertambangan timah, misalnya, dinilai lebih banyak memberi keuntungan kepada segelintir elit daripada masyarakat lokal. Sementara itu, ekspansi perkebunan sawit skala besar sering kali menyingkirkan masyarakat adat dan petani kecil.
Bagi ALMASTER, diamnya DPRD dan lembaga hukum atas persoalan ini sama saja dengan membiarkan rakyat terus tersandera oleh kepentingan oligarki.
*Ikrar Rakyat Babel*
Aksi damai tersebut ditutup dengan pembacaan ikrar rakyat. Isinya sederhana namun tajam: menolak penindasan, menjunjung keadilan, menolak kebohongan pejabat negara, serta menyerukan agar DPRD Babel berdiri di garis depan membela rakyat.
Mereka juga mendesak Kejati Babel agar tidak ragu menegakkan hukum dengan adil dan transparan.
> *“Jika hukum tidak lagi berpihak kepada rakyat, maka demokrasi hanya tinggal formalitas. Kami, rakyat kecil, tidak akan berhenti bersuara,”* ungkap M. Natsir menutup aksi.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi ALMASTER berjalan kondusif. Aparat keamanan menjaga jalannya demonstrasi tanpa ada insiden berarti.
Namun, pesan yang ditinggalkan cukup jelas: masyarakat Babel menuntut keadilan, transparansi, dan penindakan tegas terhadap dugaan korupsi.
ALMASTER menegaskan, ini bukan aksi terakhir. Mereka siap turun kembali jika tuntutan tidak ditindaklanjuti. (M.Zen/KBO Babel)
Tags
Berita
