PANGKALPINANG — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung kembali menjadi sorotan serius dalam **Diskusi Publik “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung; Diskusi Data dan Fakta”**. Salah satu pemantik diskusi datang dari paparan **Dr. Ir. Agus Puji Prasetyo, M.Eng., IPU, ASEAN Eng, APEC Eng**, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2021–2025 sekaligus Chairman Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development, PLN Institute of Technology.
Dalam paparannya bertajuk **“Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Program Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemanfaatan PLTN”**, Agus membuka diskusi dengan gambaran telanjang kondisi energi nasional. Indonesia, kata dia, masih berada di **peringkat ke-19 konsumsi energi per kapita dunia pada 2024**, sebuah angka yang mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan energi, khususnya untuk mendorong sektor industri dan kesejahteraan masyarakat.
“Konsumsi energi per kapita kita masih rendah. Ini berkorelasi dengan sektor industri yang belum tumbuh optimal serta rasio elektrifikasi yang belum maksimal,” ujar Agus.
Ia menegaskan, hingga hari ini masih terdapat masyarakat yang **belum terjangkau listrik secara layak**, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas energi menjadi masalah struktural yang belum sepenuhnya teratasi.
Tak hanya itu, Agus juga menyoroti **lambatnya pertumbuhan pembangkit listrik nasional**. Saat ini, Indonesia hanya mampu menambah kapasitas pembangkit sekitar **3–3,5 gigawatt (GW) per tahun**. Angka ini dinilai jauh dari kebutuhan riil pembangunan nasional.
“Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan transisi energi, kita butuh pertumbuhan pembangkit minimal **3 sampai 4 kali lipat**, yakni sekitar **6–7 GW per tahun**,” tegasnya.
Masalah tidak berhenti pada pembangkit. Agus mengingatkan bahwa **sistem transmisi dan distribusi listrik nasional juga belum memadai**, menyebabkan ketimpangan pasokan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kondisi ini membuat pemanfaatan energi tidak efisien dan memperlebar kesenjangan pembangunan.
Di tengah tekanan kebutuhan energi dan tuntutan global menuju energi bersih, Agus menyebut **transisi energi Indonesia masih menghadapi kendala serius**. Energi baru terbarukan belum mampu sepenuhnya menggantikan sumber energi fosil yang kian terbatas dan tidak ramah lingkungan.
Dalam konteks inilah, kebijakan energi nuklir kembali menemukan relevansinya. Agus mengulas perubahan signifikan arah kebijakan nasional. Pada **PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)**, nuklir masih ditempatkan sebagai **opsi terakhir**. Namun, arah itu bergeser dalam **PP Nomor 40 Tahun 2025**, yang menegaskan **energi nuklir sebagai bagian dari strategi penyeimbang untuk mencapai target dekarbonisasi**.
“Ini bukan lagi soal wacana. Nuklir kini diposisikan sebagai instrumen penting dalam bauran energi nasional,” jelasnya.
Meski demikian, Agus menekankan bahwa pembangunan PLTN tidak semata urusan teknologi dan infrastruktur, melainkan sangat bergantung pada **kesiapan sumber daya manusia (SDM)**. Menurutnya, kesiapan SDM menjadi prasyarat utama agar PLTN dapat dibangun, dioperasikan, dan dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan.
Ia memaparkan sisi positif dari pengembangan tenaga nuklir, salah satunya adalah **potensi penciptaan lapangan kerja**. Setidaknya, kata Agus, pembangunan dan pengoperasian PLTN akan menyerap **sekitar 6.850 tenaga kerja**, baik tenaga teknis, insinyur, operator, hingga pendukung non-teknis.
“Ini peluang besar, terutama bagi daerah. Tapi SDM-nya harus disiapkan sejak sekarang, melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi,” ujarnya.
Diskusi publik ini menjadi ruang penting untuk meluruskan narasi, mengurai kekhawatiran, sekaligus menempatkan isu PLTN Bangka Belitung secara objektif berbasis data dan fakta. Bukan sekadar pro dan kontra, melainkan bagaimana daerah dan nasional bersiap menghadapi tantangan energi masa depan.
Dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, target dekarbonisasi yang kian mendesak, serta keterbatasan energi fosil, PLTN tak lagi berdiri sebagai wacana jauh. Diskusi ini menegaskan satu pesan utama: **tanpa kesiapan SDM dan kebijakan yang konsisten, transisi energi hanya akan menjadi slogan**.
Dan bagi Bangka Belitung, diskusi ini menjadi titik awal penting untuk menentukan posisi—bukan hanya sebagai lokasi, tetapi sebagai bagian dari solusi energi nasional. (KBO Babel)
Tags
berita
